Panselnas Menpan BKN CPNS 2017-2018

Panselnas CPNS ~ Panselnas, Menpan dan BKN dalam CPNS 2017-2018 | Pemerintah secara resmi mengumumkan Seleksi Nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017-2018 pada tanggal 11 Juli 2017. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Asman Abnur. Adapun Seleksi Nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 ini ditujukan untuk mengisi berbagai macam formasi jabatan. Yaitu jabatan di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan formasi jabatan di bawah Mahkamah Agung (MA).

panselnas menpan bkn cpns 2017

Ada Formasi CPNS sebanyak 19.210 Orang

Asman Abnur menyampaikan bahwasannya pada seleksi kali ini pemerintah akan menyerap sebanyak 19.210 tenaga kerja yang akan diangkat menjadi PNS. Rinciannya adalah 1.684 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) ditempatkan di bawah Mahkamah Agung (MA) dan 17.526 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Di lingkungan Mahkamah Agung (MA), ke-1.684 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibagi ke dalam formasi calon hakim di tiga lembaga. Yaitu Badan Peradilan Umum (Badilum), Badan Peradilan Agama (Badilag) dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Miltun). Kesemua calon hakim tersebut dapat diisi jabatannya hanya oleh lulusan Sarjana Hukum (S.H.), Sarjana Syariah (S.Sy.) dan Sarjana Hukum Islam (S.H.I.).

Sementara itu, untuk formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebanyak 17.526 kursi akan mengisi 21 jabatan. Salah satu jabatannya ada yang diperuntukkan bagi lulusan SLTA/ Sederajat (SMA, SMK, MA, dan MAK), yaitu Penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Formasi ini disediakan Kemenkumham mencapai empat ribu kursi dan diutamakan bagi mereka yang menguasai komputer.

Berikut daftar lengkap Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Alokasi Formasi untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham):

Penjaga Tahanan diperuntukkan bagi lulusan SLTA/ Sederajat sebanyak 280 kursi untuk pelamar putra-putri Papua dan Papua Barat dan 13.720 kursi untuk pelamar umum, jumlahnya 4.000 (empat ribu) kursi. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama diperuntukkan bagi lulusan Sarjana Psikologi, Sarjana Sosiologi dan Sarjana Hukum. Jumlahnya sebanyak 62 kursi untuk pelamar cumlaude dan 652 kursi untuk pelamar umum, jumlahnya 714 kursi. Ada juga untuk jabatan Analis Keimigrasian Pertama sebanyak 229 untuk pelamar dengan kriteria cumlaude dan 2.049 kursi untuk pertama dengan kriteria umum.

Selain dari tiga jabatan tersebut masih banyak juga jabatan-jabatan lainnya yang bisa diisi dengan jumlah alokasi formasi yang berbeda-beda. Antara lain ada jabatan Pemeriksa Keimigrasian Terampil, Pemeriksa Merk Pertama, Pemeriksa Paten Pertama, Analis Kekayaan Intelektual, Analis Hukum, Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi manusia, Penata Keuangan, Kustodian Kekayaan Negara, Pengelola Teknologi Informasi, Dokter Umum Pertama, Perawat Pertama, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama, Dokter Spesialis Anak Pertama, Dokter Spesialis Ginekologi Pertama, Dokter Spesialis Anestesi Pertama, Psikolog Klinis Pertama, dan Auditor Pertama.

Dari 21 jabatan tersebut ada satu jabatan yang dapat diisi oleh kaum disabilitas, yaitu jabatan Analis Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi manusia dengan kualisifikasi pendidikan lulusan Sarjana Hukum atau Sarjana Sosial Politik.

Sementara itu untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Mahkamah Agung terdapat tiga pembagian khusus untuk masing-masing badan peradilan. Yaitu untuk pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada kriteria umum ada 1.484 kursi yang bisa diisi. Dimana jabatannya adalah sebagai berikut:

Calon hakim pada peradilan umum terdapat 907 formasi yang dapat diisi oleh lulusan Sarjana (S-I) Hukum. Kemudian ada pula Calon Hakim Peradilan Agama yang dapat diisi oleh pelamar dengan kualifikasi pendidikan Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum. Dan pada Peradilan Tata Usaha Negara terdapat kursi untuk calon hakim dengan kualisifikasi pendidikan lulusan Sarjana (S-I) Hukum.

Sementara itu, untuk kriteria pelamar cumlaude ada 168 kursi yang dapat diisi pada 103 posisi bagi pelamar dengan pendidikan Sarjana Hukum di Peradilan Umum, 62 posisi bagi pelamar dengan pendidikan Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum di Peradilan Agama. Dan yang terakhir ada 3 posisi bagi pelamar dengan pendidikan Sarjana Hukum.

Dan selain dari dua kriteria tersebut ada kriteria yang dikhususkan untuk putra dan putri Papua dan Papua Barat. Yaitu 20 Calon Hakim pada Peradilan umum dengan kualisifikasi pendidikan Sarjana Hukum. Kemudian ada 11 Calon hakim pada Peradilan Agama dengan kualisifikasi pendidikan Sarjana Syariah, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum. Dan terakhir ada 1 (satu) salon hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan kualisifikasi pendidikan Sarjana Hukum. Jumlah untuk pelamar khusus putra dan putri Papua dan Papua Barat adalah sebanyak 32 kursi.

Dari data-data tersebut dan berbagai formasi serta kuota yang diberikan bagi pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) maupun di lingkungan Mahkamah Agung (MA). Setidaknya ada peran umum dan khusus dari beberapa pihak yang berkepentingan. Dan sedikitnya ada 3 (tiga) lembaga penting yang menentukan, yaitu Panitia Seleksi Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara.

Panitia Seleksi Nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (Panselnas CPNS) 2017-2018

Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dalam hal ini untuk perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2017, baik untuk lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) maupun untuk lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah unit pelaksana yang dibentuk untuk menjalankan peraturan yang telah dibuat dan disetujui. Peraturan-peraturan tersebut dapat berupa Peraturan Menteri (permen) terkait secara khusus untuk Kementerian tertentu, atau pun Peraturan Menteri yang berlaku secara umum dan diaplikasikan untuk semua prosedur penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Tugas dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) ini adalah mengakomodir seluruh kebutuhan instansi terkait terhadap kepegawaian yang dimana pada pelaksanaannya dilakukan dengan cara seleksi umum ketat, transparan, obyektif dan yang paling penting adalah tidak dipungut biaya. Biaya sangat penting adanya mengingat bukan besarnya jumlah, melainkan jika terdapat biaya dalam seleksi ini akan menjadikan kesempatan bagi oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan semua pihak.

Akuntabilitas instansi dan pemerintah dipertaruhkan jika Panitia Seleksi Nasional tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dan begitu juga jika akuntabilitas tersebut turun, maka ke depannya integritas pegawai pada instansi tersebut perlu dipertanyakan.

Selanjutnya, Panitia Seleksi Nasional (panselnas) memiliki peran yang sangat penting agar setiap tahapan seleksi berjalan dengan lancar. Mulai dari pendaftaran sosialisasi atau pengumuman, pendaftaran, seleksi adminstrasi, serta melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 20/2017. Yaitu tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2017 dimana pelamar harus mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD).

Pemerintah dalam hal ini menetapkan tiga kelompok materi soal Seleksi Kemampuan Dasar (SKD). Ketiga kelompok soal tersebut adalah Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) digunakan dalam seleksi untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) pilar kebangsaan Indonesia. Seperti kita ketahui bersama, bahwa empat pilar itu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Indoensia (NKRI). Yang dimaksud NKRI mencakup sistem Tata Negara Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar.

Selanjutnya ada pula Tes Intelegensi Umum (TIU), dimana tes ini digunakan untuk menilai kemampuan verbal pelamar. Yaitu kemampuan menyampaikan informasi, baik secara lisan maupun teks atau tulis. Selain itu, tes ini juga berguna untuk menilai kemampuan numerik pelamar. Yaitu kemampuan melakukan operasi, perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka. Tes Intelegensi Umum (TIU) juga digunakan untuk mengetahui kemampuan berpikir logis pelamar. Dimana yang dimaksud adalah kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis, dan kemampuan berpikir analitis, atau kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik.

Yang ketiga adalah Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Tes ini digunakan untuk menilai integritas diri, semangat berprestasi, kreativitas dan inovasi, orientasi pada pelayanan, orientasi kepada orang lain, kemampuan beradaptasi, kemampuan mengendalikan diri, kemampuan bekerja mandiri dan tuntas, kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) juga digunakan untuk menilai kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.

Sementara setelah ketiga kriteria Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) tersebut. Ada juga setelahnya Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Model seleksi ini berbeda dengan seleksi pada tahun-tahun sebelumya, dimana sebelum ini tidak tidak diharuskan untuk melakukan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Namun perlu diketahui bahwa tidak seluruh peserta yang lolos passing grade bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).  Karena jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak hanya 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) dan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam Seleksi CPNS 2017-2018

Untuk Seleksi Nasional Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) secara khusus menerbitkan peraturan menteri (permen). Peraturan Menteri (Permen) tersebut bernomor 20 tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.

Di dalamnya tercantum bahwa untuk mewujudkan Nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, dan jumlah yang proporsional pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah maka dilakukan penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil secara nasional.

Selanjutnya bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil diperlukan pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria tertentu.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah saat ini sedang melaksanakan reformasi birokrasi dan salah satu bidang yang dilakukan reformasi adalah bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Salah satu langkah dalam penataan SDM Aparatur tersebut sejak tahun 2015 telah ditetapkan kebijakan pembatasan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (moratorium). Kebijakan tersebut dimaksudkan agar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah melakukan audit organisasi dan penataan SDM Aparatur sesuai dengan arah/ rencana strategis pembangunan. Disamping itu masing-masing instansi diharuskan melakukan redistribusi pegawai secara internal maupun lintas instansi, yang didasarkan pada hasil perhitungan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Hasil dari analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan oleh setiap instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 tahun. Bagi instansi yang bersangkutan, hasil tersebut menjadi dasar untuk melakukan penataan PNS secara terencana dan berkesinambungan. Sedangkan bagi Kementerian PANRB dan BKN hasil tersebut dijadikan dasar untuk menyusun perencanaan pegawai secara nasional dan sebagai dasar dalam perumusan dan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 di lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Sejak diterapkannya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, masing-masing instansi telah melaksanakan perhitungan jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi kebutuhan PNS untuk kurun waktu 5 tahun. Dari hasil perhitungan kebutuhan pegawai dimaksud, masih terdapat kekurangan pegawai pada jabatan-jabatan tertentu antara lain dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki batas usia pensiun dan adanya pembentukan organisasi baru. Oleh karenanya diperlukan penambahan pegawai baru guna menjaga kualitas pelayanan publik terutama di sektor pelayanan dasar dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Kebijakan Penetapan Kebutuhan CPNS Tahun 2017-2018

Penetapan kebutuhan secara nasional tahun 2017 adalah Minus Growth. Kriteria penetapan kebutuhan pegawai untuk setiap instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

- Arah/ rencana strategis pembangunan
- Mandat organisasi/ instansi
- Jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun
- Umlah PNS yang ada
- Rasio belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Karakteristik atau potensi daerah
- Daerah otonomi baru

Prioritas jabatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

- Untuk instansi pusat adalah Jabatan Fungsional dan jabatan teknis lain yang merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Untuk instansi daerah diprioritaskan untuk jabatan Guru, Dokter, Perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
- Khusus untuk instansi pusat, dialokasikan formasi untuk:
a. Putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dari Perguruan Tinggi paling kurang 10 (sepuluh) persen dari total alokasi formasi yang ditetapkan, dengan kriteria lulusan dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/pujian pada ijasah atau transkrip nilai.
b. Penyandang disabilitas dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan jabatan.
c. Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan kriteria menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMU di wilayah Papua dan Papua Barat atau berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak) asli Papua.
- Dalam hal kebutuhan jabatan tersebut huruf b tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari pelamar lain yang mendaftar pada jabatan yang bersesuaian dan memenuhi nilai ambang batas berdasarkan peringkat.
- Penetapan kebutuhan jabatan untuk atlet berprestasi nasional/internasional yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.

Panselnas Menpan BKN CPNS 2017-2018 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CPNS Guru

0 komentar:

Posting Komentar